Eksposdemokrasi.id,Makassar-Pansus RPJMD DPRD Luwu Timur berkunjung ke kantor perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan untuk berkonsultasi dan menyampaikan tiga kartu sakti sebagai visi misi bupati terpilih, Irwan Bachri Syam-Puspawati Husler.
Aripin selaku ketua Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangannya bahwa 3 kartu sakti visi misi Bupati terpilih adalah merupakan pelayanan dasar pemerintah.
Sebagai hak dasar masyarakat yang wajib pemerintah penuhi berdasarkan UUD 1945, yang secara umum tidak bakal bertentangan dengan regulasi namun perlu pengaturan untuk memenuhi rasa keadilan.
"Kunjungan ini kita lakukan agar dalam pelaksanaan dari tiga kartu sakti ini nantinya tidak bertentangan dengan regulasi dan aturan, sehingga tidak terjadi temuan penyalahgunaan anggaran",Ucap Aripin kepada media ini, Kamis 5 Juni 2025.
Aripin menjelaskan Apa kartu sakti itu, yang pertama adalah
1.Pendidikan gratis
Harapan pemerintah, tidak ada masyarakat yang bodoh karena tidak mendapatkan pendidikan akibat keterbatasan ekonomi, alhamdulillah bupati kami hadir untuk, dan pendidikan gratis plus.
2.Kartu Sehat
Tidak boleh ada masyarakat merintih kesakitan di rumah karena tidak mendapat pengobatan dengan alasan biaya, pemerintah harus hadir, alhamdulillah bupati kami hadir untuk itu dengan kartu sehat, semua warga yang ber KTP Luwu timur berobat gratis di rumah sakit di lutim dengan semua latar belakang penyakit.
3.Kartu lansia
Tdk boleh ada masyarakat kelaparan Pemerintah harus hadir, alhamdulillah bupati kami hadir dengan kartu lansia 1 juta per bulan semua warga Luwu timur berumur 60 kertas.
Namun dari uraian diatas butuh regulasi untuk mengatur agar tercapai asas keadilan dan kesiapan anggaran.
" itu kami pansus berkonsultasi di BPKP agar visi misi bupati bisa berjalan dengan baik menuju lutim maju dan sejahtera Terimakasih",terang Aripin.
BPKP Provinsi adalah perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang beroperasi di tingkat provinsi. BPKP Provinsi merupakan instansi vertikal dari BPKP pusat yang bertugas menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan di wilayah provinsi.
BPKP Provinsi melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara dan daerah di wilayahnya. (Redaksi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar